peraturan menteri pendayagunaan aparatur


MAC STEEL has floor-type milling-boring nachine, portal-type processing center, vertical lathe, deep-hole drilling machine, nulti-drilling machine and planer, which are multi-standard, high-precision and multi-function.
MAC STEEL has a wealth of machining experience and cases, such as the processing of tube sheets, food machinery, papermaking equipment, tank storage trucks, large oil tanks, pressure vessels, etc.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - peraturan.go.id

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang jabatan fungsional teknisi penelitian dan perekayasaan denga n rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Mar 27, 2018 · Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. 20, BN.2018 /NO 421, PERMENPAN.GO.ID ; 46 HLM. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia TENTANG Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instanasi Pemerintah PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang :a. bahwa untuk memenuhi dinamika perkembangan tugas MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . (PDF) PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 38 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang :a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:1. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Standar MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti; BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - KemhanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya; Mengingat :1. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang :a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang :a. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012

Get more information.

Price consultation, click below ↓

Your rating: